Transisi energi dan pengurangan gas rumah kaca sangat penting karena menyangkut keberlangsungan umat manusia di bumi. Jika kita tidak mengurangi emisi dengan segera, suhu rata-rata bumi akan terus meningkat dan bumi bisa menjadi tidak dapat dihuni manusia karena kekeringan, kenaikan air laut, dan cuaca ekstrim. Oleh karena itu, greenflation atau inflasi yang dipicu oleh kebijakan hijau adalah topik yang sangat penting untuk dipelajari oleh para pemimpin kita.
Kita ingin hidup hijau, tapi dengan biaya apa? Siapa yang membayar? Dan dengan harga berapa? Berapa tambahan biayanya, siapa yang membayar, dan apa dampaknya? Kita dapat mencontoh Shanghai, di mana pajak nomor kendaraan non-listrik bisa mencapai Rp. 300 juta. Saat ini hampir 100% motor, 100% bus, dan 50% mobil di Shanghai menggunakan listrik. Akibatnya, langit Shanghai menjadi biru dan kota menjadi sunyi.
Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia dapat memikul beban pajak pendaftaran nomor registrasi kendaraan bermotor sedemikian tinggi demi percepatan elektrifikasi? Kita juga dapat meniru negara-negara di Eropa, di mana harga listrik berkisar € 28 per 100 kWh, atau setara dengan Rp. 4.760 per kWh. Saat ini banyak negara di Eropa yang mayoritas listriknya berasal dari energi terbarukan. Sementara di Indonesia kita masih mengandalkan listrik dari batu bara yang lebih murah dengan kisaran harga Rp. 1.400 per kWh.
Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia dapat menghadapi kenaikan harga listrik 3 kali lipat demi mempercepat transisi energi? Faktanya, jika kita tidak melakukan transisi energi dan hidup secara hijau, maka keberlangsungan kehidupan di bumi terancam. Namun, juga fakta bahwa sebagian besar rakyat Indonesia belum mampu menanggung inflasi atau biaya tambahan akibat kebijakan hijau. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih pemimpin yang mempelajari dan tidak menganggap enteng topik ini.
Sumber: https://prabowosubianto.com/memahami-greenflation-topik-penting-yang-dipelajari-gibran-namun-disepelekan-mahfud/
