Jakarta, VIVA – Maladewa merupakan negara tetangga India yang saat ini sedang berjuang dengan meningkatnya utang internasional, sebagian besar di antaranya ditujukan ke China.
Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah membangun berbagai fasilitas penting seperti jembatan, pelabuhan, dan bandara di seluruh Asia Selatan. Negara-negara tetangga seperti Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh juga menghadapi kesulitan dalam membayar kembali pinjaman mereka dari Tiongkok untuk proyek-proyek infrastruktur besar seperti jembatan yang menghubungkan ibu kota Maladewa, Male, dengan bandara internasional.
Menurut News Week, Rabu 11 September 2024, fenomena ini telah menimbulkan tuduhan “diplomasi jebakan utang,” yang merupakan istilah yang sering digunakan selama pemerintahan Donald Trump. Menurut tuduhan tersebut, Tiongkok meminjamkan uang kepada negara-negara yang rentan, karena mereka tahu bahwa negara tersebut mungkin kesulitan untuk membayar kembali, yang pada akhirnya memberikan Beijing kendali atas aset-aset strategis. Namun, Tiongkok secara konsisten membantah klaim tersebut.
Dalam kasus Sri Lanka, negara tersebut gagal membayar utang luar negerinya dan praktis bangkrut pada tahun 2022, terutama karena utang yang tinggi, dampak COVID-19, dan inflasi yang meningkat. Tahun ini, Sri Lanka mencapai kesepakatan dengan Bank Ekspor-Impor Tiongkok untuk merestrukturisasi utangnya sebesar $4,2 miliar. Lebih dari separuh utang bilateral Sri Lanka jatuh ke tangan Tiongkok.
China tetap menjadi kreditor terbesar bagi Maladewa, memegang $1,37 miliar dari utang negara kepulauan tersebut, menurut statistik Bank Dunia. Utang publik Maladewa pada tahun 2023 mencapai 122,9 persen dari PDB-nya, dengan total sekitar $8 miliar. Arab Saudi dan India, meskipun merupakan kreditor kedua dan ketiga, jauh di belakang China dalam hal pengaruh finansial terhadap negara tersebut.
Maladewa bahkan telah mengajukan permintaan pinjaman ke Bangladesh, dan berhasil mendapatkan pinjaman sebesar $200 juta dari negara tetangga tersebut untuk mendukung perekonomiannya.
Presiden Maladewa yang terpilih baru Mohamed Muizzu, yang mulai menjabat pada bulan November, telah menghadapi kritik yang meningkat terkait kebijakan ekonominya. Para penentang politik berpendapat bahwa pemerintahannya gagal dalam mengarahkan negara tersebut menuju pemulihan ekonomi. Kunjungan Muizzu ke Beijing awal tahun ini menandai pergeseran ke China, karena ia berupaya untuk merundingkan kembali persyaratan pinjaman yang ada.
Maladewa terletak secara strategis di jantung Samudra Hindia, yang menjadi jalur bagi 80 persen perdagangan global setiap tahunnya.
Muizzu telah menyatakan harapan untuk lebih berkolaborasi dengan Tiongkok di bawah proyek OBOR (One Belt One Road), yang berpotensi meningkatkan keterlibatan Tiongkok dalam infrastruktur negara kepulauan tersebut.
Namun, situasi ekonomi Maladewa masih belum pasti. Pada bulan Juni, Fitch Ratings menurunkan peringkat default penerbit mata uang asing negara tersebut menjadi CCC+, dengan alasan meningkatnya utang luar negeri dan kesulitan dalam menjaga nilai tukar mata uangnya terhadap dolar AS. Dana Moneter Internasional juga telah mengeluarkan peringatan, menyerukan penyesuaian kebijakan yang mendesak untuk mengatasi defisit fiskal negara dan beban utang yang tinggi.
Mohamed Maleeh Jamal, mantan menteri Maladewa dan anggota dewan bank sentral, menyalahkan pemerintahan Muizzu karena menunda reformasi yang diperlukan. “Pemerintah harus segera mengikuti saran dari IMF dan Bank Dunia tanpa penundaan lebih lanjut, yaitu mengambil langkah-langkah segera untuk meminimalkan biaya keuangan yang berulang dan mengelola risiko utang eksternal dengan melakukan reformasi,” kata Jamal kepada Newsweek.
Ia menambahkan bahwa jika Tiongkok tidak bersedia terlibat dalam rencana restrukturisasi utang, Maladewa harus mencari bantuan dari negara lain. Ia juga mengkritik kepemimpinan Muizzu, dengan mengatakan bahwa presiden telah gagal dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang bijaksana dan belum menunjukkan kemampuan untuk mengatasi perekrutan pejabat yang kurang diperlukan di lingkungan pemerintah dan BUMN, dimana banyak di antaranya tidak memiliki kualifikasi yang tepat dan, yang lebih penting, tidak memiliki mandat untuk melaksanakan tanggung jawab utama.
Meskipun terdapat kekhawatiran yang luas terkait peran Tiongkok dalam pinjaman global, beberapa ahli membantah gagasan “diplomasi perangkap utang”. Dalam sebuah artikel tahun 2021 untuk The Atlantic, Deborah Brautigam, seorang profesor di Universitas Johns Hopkins, dan Meg Rithmire dari Harvard Business School berpendapat bahwa teori tersebut terlalu menyederhanakan kompleksitas keuangan internasional. Mereka mengatakan bahwa penelitian mereka tidak menemukan bukti bahwa Tiongkok menyita aset dari negara debitur mana pun dan menambahkan bahwa Beijing sering bersedia untuk merestrukturisasi pinjaman.
Para akademisi mengatakan bahwa Tiongkok telah menawarkan perpanjangan pembayaran, seperti yang ditawarkan kepada Sri Lanka, dan masa tenggang. China sedang mengembangkan pendekatannya untuk mengelola risiko keuangan yang terlibat dalam proyek infrastruktur internasional.
