Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, di bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Upaya ini mendapat kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat.
VOA – Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan dimulai pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024. Surat tersebut memberikan izin penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan. Izin ini diberikan atas nama Kementerian Pertahanan RI, dengan luas mencapai 13.540 hektar, di kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke, yang bertujuan untuk membentuk 1 juta hektar sawah.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa lokasi proyek ini berada di kawasan hutan adat dan terdapat lokasi dengan nilai konservasi tinggi. Pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend, dan Gebze Dinaulik, menyatakan bahwa tanah mereka telah digusur.
“Proyek ini melanggar hak hidup, hak masyarakat adat, dan merusak lingkungan hidup sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip Free Prior Informed Consent,” ujar Franky Samperante, Direktur PUSAKA.
Prinsip FPIC mewajibkan memberikan informasi kepada masyarakat sebelum memulai suatu proyek pembangunan di wilayah adat mereka, serta memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan menerima atau menolak proyek tersebut.
PUSAKA juga menduga bahwa proyek PSN Merauke belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan.
LBH Papua juga mengkritik proyek ini, menuntut agar penghancuran Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi di Merauke dihentikan. Mereka menyebut bahwa pengembangan PSN Tebu, Bioetanol, dan Padi di Kabupaten Merauke akan merusak eksistensi kawasan tersebut.
Pemerintah terus melanjutkan proyek PSN di Merauke dengan program pengembangan produksi pangan untuk mencapai swasembada. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, memastikan bahwa program ini terus berjalan dengan baik.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga mengoptimalkan lahan di Merauke sebagai lumbung pangan dunia, dengan memperluas lahan pertanian dan menghadirkan alat-alat pertanian modern.
Dengan demikian, proyek PSN di Merauke menuai kritik dan tuntutan dari berbagai pihak terkait dampak lingkungan dan konservasi hutan.
