Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang akan meningkatkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp300 triliun pada tahun 2025. Hal ini dianggap sebagai komitmen pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Bambang Haryo, pemodalan sangat penting untuk mengembangkan usaha kecil agar bisa tumbuh dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Namun, penyaluran KUR perlu lebih tepat sasaran dengan koordinasi antara Kementerian UMKM, perbankan, dan lembaga terkait lainnya.
Skema penyaluran KUR sebaiknya lebih memprioritaskan usaha ultra mikro, mikro, dan kecil dengan bunga yang rendah, serta koordinasi yang luas dengan Kementerian UMKM. Menurut Bambang Haryo, suku bunga KUR seharusnya lebih rendah daripada bunga pinjaman perbankan. Data menunjukkan tingkat Non-Performing Loan (NPL) dari KUR sangat rendah, namun masih banyak pengusaha yang dikenakan bunga tinggi. Perbankan perlu lebih fleksibel dalam menetapkan persyaratan agunan KUR untuk mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha kecil.
Bambang Haryo juga mengkritisi kebijakan Malaysia yang mendukung UMKM dengan bunga pinjaman di bawah 3 persen serta pembebasan pajak selama masa pembayaran pinjaman. Dia berharap KUR dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat dan bukan mencari keuntungan. UMKM di Indonesia memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu, ia mendorong Kementerian Keuangan untuk memberikan alokasi anggaran yang cukup bagi Kementerian UMKM guna membina dan mengawasi 67 juta UMKM di Indonesia agar dapat berkontribusi dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
