Penambahan Kementerian Kabinet di Indonesia dikaji secara positif dengan pertimbangan kebutuhan dan efisiensi pengelolaan negara. Menurut Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, ketersediaan kursi menteri harus didasarkan pada kebutuhan negara yang kompleks dalam menghadapi berbagai tantangan. Ia menilai bahwa penambahan jumlah menteri bisa dilakukan jika sesuai dengan aturan mekanisme yang berlaku, termasuk persetujuan dari DPR dan Mahkamah Konstitusi.
Bambang Haryo Soekartono juga membahas perbandingan jumlah menteri dengan negara tetangga seperti Malaysia, Myanmar, dan Singapura. Dalam konteks ini, ia menyoroti potensi pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan fokus dan efektivitas. Menurutnya, perawatan dan pengembangan kebudayaan Indonesia dapat memberikan dampak positif tidak hanya dalam menjaga karakter bangsa tetapi juga dalam mendukung sektor ekonomi, terutama pariwisata budaya.
Selain itu, Bambang Haryo Soekartono juga mengusulkan pembentukan satu kementerian yang khusus menangani sektor pangan serta pemisahan kementerian yang menangani penerimaan dan pengeluaran negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tata kelola sektor tersebut secara optimal. Hal yang paling penting dalam penambahan atau pemisahan Kementerian adalah keefektifan, efisiensi, proporsionalitas tugas, dan kesinambungan. Hal ini juga perlu diimbangi dengan keberadaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidangnya.
