Pemerintah melalui Istana memberikan respons terhadap kasus korupsi yang terjadi di PT Pertamina terkait ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang. Dari hasil investigasi Kejaksaan Agung, ditemukan dugaan praktik manipulasi bahan bakar minyak (BBM) melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap penegakan hukum. Langkah ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di lembaga negara dan BUMN.
Pemerintah memberikan dukungan kepada Pertamina, termasuk anak perusahaannya, untuk memperbaiki tata kelola setelah munculnya kasus ini. Dengan upaya perbaikan tersebut, diharapkan Pertamina dapat menjadi perusahaan yang lebih kuat dan profesional. Pertamina dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi nasional, sehingga kebersihan dan keamanan tata kelola perusahaan harus dijaga dengan baik. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa kasus oplosan BBM menjadi perhatian utama pemerintah. Ia menekankan kembali komitmennya untuk menyelaraskan tata kelola sektor minyak di Indonesia dengan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
Source link
