Beberapa anggota parlemen AS dari Partai Demokrat mengusulkan undang-undang baru untuk melarang pejabat tinggi dan keluarga mereka menerbitkan atau mempromosikan koin meme serta instrumen keuangan lainnya. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap peluncuran token kripto Donald Trump, yang dianggap menimbulkan masalah etika. Salah satu pihak yang memimpin usulan ini adalah Sam Liccardo, seorang anggota DPR Demokrat dari California, yang menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap koin meme Trump yang menyebabkan kerugian bagi para investor setelah harga token tersebut anjlok drastis setelah dirilis. Liccardo, yang merupakan mantan jaksa penuntut, mendukung penerapan undang-undang antikorupsi yang lebih ketat untuk menanggapi koin meme yang terkait dengan tokoh politik seperti Trump. Usulannya yang diajukan sebagai Undang-Undang Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement (MEME) mendapat dukungan dari beberapa anggota Demokrat lainnya. Dalam konteks ini, Liccardo menyoroti penggunaan wewenang yang disalahgunakan oleh Trump untuk keuntungan pribadi, kurangnya transparansi, risiko perdagangan orang dalam, serta kemungkinan campur tangan asing dalam penerbitan token Trump. Kritik juga disampaikan terhadap pendukung Trump sendiri yang tidak setuju dengan peluncuran koin meme tersebut. Disclaimernya juga menegaskan bahwa setiap keputusan investasi berada di tangan pembaca, dan Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Anggota DPR Adukan Larangan Promosi Kripto Meme Coin
