Setelah berbulan-bulan diskusi, pada Rabu (2 April 2025), Presiden AS Donald Trump mengumumkan pembaruan tarif perdagangan. Selain memberlakukan tarif dasar sebesar 10 persen untuk hampir semua barang impor yang masuk ke AS, Trump juga menerapkan Tarif Timbal Balik sebesar 32 persen pada beberapa negara, termasuk Indonesia. Mengantisipasi pergeseran global ini, Presiden Prabowo Subianto telah lama mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk melindungi ketahanan ekonomi Indonesia dan optimisme. Menurut Noudhy Valdryno, Deputi Penyebaran dan Informasi Media di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), Presiden Prabowo telah merancang kebijakan inti ini sejak awal administrasinya. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa tiga strategi utama ini, didukung oleh pendekatan geopolitik yang terkalibrasi dengan baik, akan memungkinkan Indonesia terus tumbuh meskipun adanya gangguan dalam ekonomi global.
Salah satu langkah paling signifikan dari Presiden Prabowo adalah memperluas jaringan perdagangan Indonesia. Dalam minggu pertama kepresidenannya, ia mengajukan aplikasi Indonesia untuk bergabung dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah blok ekonomi yang menyumbang 40 persen dari perdagangan global. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Keanggotaan potensial Indonesia di BRICS memperkuat perjanjian perdagangan multilateral yang sudah ada, termasuk Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) – sebuah pakta yang melibatkan 10 negara ASEAN plus Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, mencakup 27 persen dari perdagangan global. Selain itu, Indonesia juga sedang memajukan aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang mencakup 64 persen perdagangan global, serta perjanjian perdagangan di bawah CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.
Selain perjanjian multilateral, Indonesia juga telah menjalin kesepakatan perdagangan bilateral dengan Korea Selatan, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chili, dan berbagai negara lainnya – yang lebih meningkatkan daya saingnya di pasar global. Indonesia kaya akan sumber daya alam, namun sebagian besar ekspornya secara historis berupa bahan mentah. Untuk memaksimalkan nilai tambah, Presiden Prabowo memprioritaskan industri hulu. Contoh nyata keberhasilan ini terlihat di sektor nikel, di mana ekspor dan derivatif melonjak dari 3,7 miliar dolar AS pada tahun 2014 menjadi 34,3 miliar dolar AS pada 2022 – hasil langsung dari kebijakan hulu yang berhasil dilaksanakan.
Pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara, sebuah lembaga yang dirancang untuk mempercepat proses hulu sumber daya alam strategis Indonesia. BPI Danantara akan berinvestasi dan mengelola proyek-proyek pengolahan industri di delapan sektor kunci: Mineral, Batu Bara, Minyak, Gas Alam, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan. Inisiatif ini akan mengurahi ketergantungan pada investasi asing, meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inisiatif kunci ketiga difokuskan pada meningkatkan daya beli domestik melalui program yang langsung menguntungkan masyarakat.
Inisiatif unggulan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Selain itu, pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dijadwalkan akan memperkuat ekonomi pedesaan, menciptakan jutaan lapangan kerjar baru, dan merangsang peredaran keuangan di komunitas lokal. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 54 persen dari PDB Indonesia, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ekonomi domestik.
Dengan memperkuat kemitraan perdagangan internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi domestik, Presiden Prabowo telah menunjukkan bahwa Indonesia dapat terus berkembang bahkan di tengah ketidakpastian global. Dengan inisiatif strategis ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berada di jalur untuk mempertahankan statusnya sebagai negara ekonomi yang stabil dan optimis di Asia Tenggara dan lebih jauh.
