Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku tidak boleh didiskriminasi atau hanya melayani kepentingan beberapa perusahaan besar. Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Prabowo menyatakan keprihatinannya terkait dengan praktik di mana kuota impor ditetapkan tetapi hanya beberapa perusahaan yang diizinkan untuk mengimpor. Hal ini dianggap sangat tidak adil dan tidak logis menurutnya.
Sebagai respons terhadap kekhawatiran yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Prabowo telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dianggap menghambat neraca perdagangan negara. Beberapa tindakan telah diambil untuk melakukan keseimbangan ulang dalam hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah diberlakukannya tarif timbal balik selama masa kepresidenan Donald Trump.
Ketua Apindo, Shinta Kamdani, juga menyatakan bahwa upaya mereka terkait dengan menghubungi mitra dagang di AS untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Mereka berdiskusi tentang berbagai komoditas yang menjadi sorotan, seperti kapas dan jagung. Salah satu tindakan yang diusulkan adalah agar impor langsung dialihkan ke industri, sehingga dapat mengurangi masalah yang ada.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan hubungan perdagangan yang lebih seimbang dan adil antara Indonesia dan Amerika Serikat. Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa kebijakan impor tidak hanya menguntungkan beberapa pihak, namun juga mendukung pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
