Bupati Lucky Hakim kembali menjadi sorotan publik setelah aksinya liburan ke Jepang tanpa izin resmi dari pemerintah viral di media sosial. Liburan pribadi tersebut menjadi perbincangan netizen di media sosial. Di tengah polemik tersebut, Lucky Hakim menyampaikan klarifikasi terkait perjalanannya ke Jepang. Ia menjelaskan bahwa perjalanan tersebut telah direncanakan sejak tahun sebelumnya, sebelum resmi dilantik sebagai bupati. Tiket perjalanan ke Jepang telah dibeli sejak Desember 2024 dengan asumsi anak-anaknya masih libur sekolah di awal April.
Namun, klarifikasi tersebut tidak menghentikan perdebatan publik. Kabar terbaru menunjukkan bahwa Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, mengumumkan bahwa Lucky Hakim akan menjalani hukuman magang di Kemendagri selama tiga bulan, dengan menjalani magang satu hari setiap minggunya. Hukuman tersebut diberikan untuk mengedukasi Lucky Hakim mengenai aturan dan tata kelola pemerintahan. Bima Arya juga menyarankan agar Lucky Hakim menggunakan transportasi umum untuk perjalanan dari Indramayu ke Jakarta guna menekan pengeluaran dan meningkatkan efisiensi.
Sanksi yang diberikan kepada Lucky Hakim mendapat beragam tanggapan dari netizen di media sosial. Banyak yang merasa bahwa hukuman magang tersebut tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Beberapa netizen bahkan menyuarakan pendapat agar Lucky Hakim dipecat dari jabatannya sebagai bupati. Kebijakan larangan kepala daerah bepergian ke luar negeri selama masa Lebaran yang dikeluarkan oleh Kemendagri bertujuan untuk memastikan para kepala daerah fokus dalam mengurus wilayahnya selama periode penting tersebut.
