Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, memberikan apresiasi dan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2024. Dalam rapat paripurna pada Selasa, 22 April 2025, Asep mencatat bahwa meskipun terdapat capaian positif selama tahun 2024, masih terdapat ruang perbaikan yang perlu diperhatikan demi peningkatan kualitas pelayanan publik. LKPJ disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mencakup laporan terkait urusan pemerintahan daerah, kebijakan strategis, rekomendasi DPRD sebelumnya, dan pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat dan provinsi.
Asep menekankan pentingnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. LKPJ bukan hanya sebagai laporan kepada DPRD, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Evaluasi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.
DPRD Kabupaten Pangandaran mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan rekomendasi strategis guna mempercepat pembangunan berkelanjutan yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa rekomendasi penting yang diberikan meliputi pemutakhiran data peserta BPJS, inventarisasi lampu penerangan jalan umum, optimalkan pajak kendaraan bermotor, perbaikan manajemen PAD, tindak lanjut penyertaan modal perumda, penyesuaian harga tanah dan NJOP, serta penyelesaian status pegawai non-ASN.
Ketua DPRD Asep Noordin menegasikan bahwa rekomendasi ini harus dijadikan pedoman dalam memperbaiki sektor pemerintahan. Evaluasi tersebut diharapkan bukan hanya sebagai dokumen formalitas, tetapi sebagai arah kebijakan dalam membangun Pangandaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Evaluasi LKPJ Bupati Tahun 2024 menunjukkan komitmen DPRD untuk mengawal pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi daerah, dan memperkuat kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
