Presiden Prabowo Subianto telah berhasil meraih capaian positif dalam diplomasi ekonomi dengan beberapa negara, menandai kesepakatan kerjasama dan komitmen investasi senilai hampir Rp800 triliun. Dalam satu tahun kepemimpinannya, sudah ada 71 MoU dari 13 negara yang berhasil diraih. Menurut Philips J Vermonte dari PCO, langkah-langkah diplomasi ini membuka akses pasar baru bagi Indonesia yang sebelumnya tidak terjangkau. Salah satunya adalah keanggotaan dalam organisasi BRICS, yang bertujuan untuk membentuk pasar baru di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Philips menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS bukanlah tindakan anti-Barat atau anti-Amerika, melainkan langkah strategis untuk memperkuat hubungan internasional dan ekonomi dengan negara-negara besar seperti Rusia, China, dan India. Hal ini juga diperkuat dengan penurunan tarif impor Amerika Serikat dari 32% menjadi 19%, sebagai bukti kesuksesan diplomasi dagang Presiden Prabowo. Meskipun demikian, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengatakan bahwa Indonesia akan terus berupaya menurunkan tarif tersebut.
Indonesia juga mencatatkan diri sebagai negara ASEAN dengan tarif impor terendah sebesar 19%, menunjukkan komitmen untuk memperluas kerjasama dagang dengan negara-negara tetangga. Arif Havas Oegroseno menekankan pentingnya melihat fakta dan angka dalam diplomasi internasional, tanpa terjebak pada asumsi negatif. Politik luar negeri harus didasarkan pada kepentingan nasional dan bukan pada emosi, sehingga penting bagi masyarakat untuk memahami konteks dan hasil nyata dari diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah.
