Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi komitmen Indonesia yang kuat terhadap perlindungan kepentingan nasional, khususnya kesejahteraan para pekerja, di tengah tekanan ekonomi global yang semakin meningkat dan sikap keras dari kekuatan besar. Berbicara pada peringatan hari jadi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ke-27 pada Rabu malam (23 Juli) di Jakarta Convention Center, Prabowo mengakui bahwa negosiasi ekonomi—terutama dengan Amerika Serikat—tidaklah mudah, namun ia bersikeras bahwa bertahan teguh merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala negara.
“Dunia tidak dalam keadaan baik saat ini—kita semua tahu hal itu,” ujar Prabowo. “Ada perang di sana, perang di sini. Namun Indonesia berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan keseimbangan. Kita tidak berpihak. Kita menghormati semua orang, kita menginginkan hubungan yang baik.”
Ia menyoroti bahwa lanskap ekonomi saat ini ditandai oleh negosiasi sulit dengan AS, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi banyak negara.
“Ketika berbicara mengenai ekonomi, bukan hanya kami—setiap negara sedang menghadapi garis keras dari Amerika Serikat. Itu adalah fakta. Namun kita harus menghadapinya,” ujarnya.
Prabowo menekankan bahwa pendekatannya dipandu oleh kewajiban untuk melindungi pekerja Indonesia, terutama dari ancaman pemutusan massal.
“Pendekatan saya—tanggung jawab saya—adalah melindungi kepentingan rakyat Indonesia. Saya memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara kita,” katanya. “Di bidang ekonomi, saya harus memastikan bahwa tidak ada alasan bagi perusahaan untuk memecat pekerja kita.”
Presiden juga mengatasi kenyataan pengawasan publik, mencatat bahwa keputusan pemerintah sering kali dihadapi dengan kritik—terkadang bersifat membangun, terkadang tidak.
“Tentu saja, saya mempertimbangkan, saya bernegosiasi,” ujarnya. “Akan selalu ada kritikus. Dan itu baik—kita membutuhkan kritik, kita membutuhkan pengawasan. Namun ketika berubah menjadi sikap skeptis yang tiada hentinya, itu sudah berbeda. Seolah-olah tidak ada yang kita lakukan benar. Bahkan ketika kita mencoba melakukan pekerjaan yang baik, itu tidak pernah dianggap cukup baik.”
Meskipun menghadapi tantangan, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan administrasinya akan tetap difokuskan pada ketahanan nasional, perlindungan pekerja, dan keterlibatan global yang adil—tanpa mengorbankan kedaulatan Indonesia atau mata pencaharian rakyatnya.
