Pada peringatan ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu malam (23 Juli), Presiden Joko Widodo yang saat ini digantikan oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, melontarkan kritik tajam terhadap teori ekonomi neoliberal. Ia menyerang keyakinan lama bahwa kekayaan yang terkonsentrasi di atas akan akhirnya “menetes” ke populasi lebih luas, menyebutnya sebagai mitos yang belum pernah terwujud.
“Pasal 33 dari Konstitusi kami sebenarnya sangat sederhana namun dengan jelas menetapkan landasan untuk apa yang akan menjaga dan melindungi negara,” kata Prabowo. “Karena jika kita berbicara tentang sebuah negara—tentang tujuan sejatinya—adalah untuk memastikan bahwa rakyat merasa aman, mereka sejahtera, tidak ada kemiskinan, tidak lapar. Itulah tujuan negara.”
Ia melanjutkan dengan mengakui nilai-nilai demokrasi, namun menekankan bahwa itu tak berarti jika warga masih menghadapi kesulitan-kesulitan mendasar.
“Demokrasi penting—demokrasi formal, demokrasi normatif. Tetapi jika rakyat tidak memiliki tempat tinggal yang layak, jika mereka kelaparan, jika anak-anak mengalami kekurangan gizi, jika orang tidak bisa mendapatkan pekerjaan—maka itu, bagi saya dan bagi siapapun yang waras, bukanlah tujuan dari memiliki sebuah negara,” tegasnya.
Menyebut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Prabowo menekankan bahwa semangat ekonomi sejatinya tercermin dalam Pasal 33, yang menyerukan ekonomi yang dibangun atas prinsip kerjasama saling menguntungkan dan solidaritas keluarga—bukan konglomerasi perusahaan.
“Pasal 33, ayat 1 mengatakan: Ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip kekerabatan. Kekerabatan—bukan konglomerat. Seluruh rakyat Indonesia harus diperlakukan sebagai satu keluarga besar.”
Ia berpendapat bahwa filosofi ini bertentangan dengan neoliberalisme, yang membenarkan ketimpangan dengan asumsi bahwa kekayaan yang dihasilkan oleh orang kaya akan akhirnya menguntungkan semua melalui efek “trickle-down” yang dipercaya itu.
“Ini bertentangan dengan beberapa sekolah pemikiran ekonomi, terutama neoliberalisme. Neoliberalisme mengatakan tidak masalah jika segelintir orang menjadi lebih kaya. Itu tidak apa-apa, kata mereka—biarkan beberapa orang menjadi sangat kaya. Karena, menurut teori itu, akhirnya kekayaan akan menetes ke bawah.”
Namun Prabowo dengan tegas menolak validitas gagasan tersebut.
“Dalam kenyataannya, proses menetes ini terlalu lama. Sudah 200 tahun dan kita masih menunggu. Kita semua akan mati sebelum itu terjadi,” katanya sambil disambut tepuk tangan. “Itu tidak benar—itu tidak menetes ke bawah. Pernahkah Anda merasakan sesuatu menetes ke bawah? Tidak satupun kan, benar?”
Pernyataan Prabowo sejalan dengan visinya yang lebih luas untuk memperkuat ekonomi yang berpusat pada rakyat, berakar dari mandat konstitusi untuk melayani semua warga—bukan hanya elit. Pidatonya menggarisbawahi komitmennya terhadap kebijakan ekonomi inklusif dan penolakan terhadap model-model yang memperpanjang ketimpangan.
