Prabowo Dorong APBN Tanpa Defisit, Disiplin Fiskal Jadi Sinyal Utama RAPBN 2026
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan arah kebijakan fiskal pemerintahannya: anggaran negara harus dibuat lebih sehat, lebih ketat, dan pada akhirnya bebas defisit. Pesan itu ia sampaikan dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8), ketika ia menempatkan efisiensi dan pengendalian kebocoran sebagai fondasi utama pengelolaan keuangan negara.
Defisit 2026 Masih Ada, Tapi Didorong Menyusut
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Di sisi lain, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun. Selisih keduanya membentuk defisit anggaran Rp638,8 triliun atau setara 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Prabowo menegaskan defisit itu bukan tujuan akhir, melainkan kondisi transisi yang harus dikelola dengan sangat hati-hati. Pembiayaan anggaran, menurut dia, mesti dijalankan secara inovatif, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan beban baru yang tidak perlu. Di tengah angka-angka itu, arah kebijakannya tetap sama: APBN Indonesia pada akhirnya harus bisa berdiri tanpa lubang defisit.
Efisiensi dan Kebocoran Anggaran Jadi Sorotan
Dalam pidatonya, Prabowo memberi sinyal bahwa pemerintah akan terus menekan belanja yang tidak produktif. Ia juga menyebut penutupan kebocoran anggaran sebagai pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, perbaikan fiskal tidak cukup hanya mengandalkan kerja birokrasi, tetapi membutuhkan dukungan politik yang luas.
Ia bahkan membuka kemungkinan pemerintah bisa menyampaikan kabar baik mengenai APBN tanpa defisit pada 2027 atau 2028, selama agenda pembenahan berjalan sesuai rencana. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa target tersebut ditempatkan sebagai sasaran jangka menengah, bukan sekadar slogan politik.
Penerimaan Digenjot, Pembiayaan Dibuat Lebih Lentur
Selain menekan pengeluaran yang tidak efektif, pemerintah juga diminta mencari pembiayaan yang lebih kreatif agar pembangunan tidak terlalu bertumpu pada APBN. Prabowo menilai anggaran negara harus cukup fleksibel untuk menghadapi tekanan global, tanpa mengorbankan kualitas belanja maupun ruang inovasi pembiayaan.
Di sisi penerimaan, pemerintah akan berupaya meningkatkan pajak, tetapi tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Insentif fiskal, kata Prabowo, harus diarahkan secara strategis agar benar-benar mendukung aktivitas ekonomi yang dianggap penting bagi pertumbuhan.
Aset dan Sumber Daya Alam Diminta Lebih Produktif
Prabowo juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam dan aset negara yang menurutnya harus lebih efisien dan menghasilkan nilai tambah nyata bagi publik. Ia menekankan bahwa kekayaan negara tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif, melainkan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan cara itu, pemerintah berharap fondasi fiskal Indonesia menjadi lebih kuat. Di balik target APBN tanpa defisit, pesan yang ingin ditegaskan Prabowo tampak jelas: negara harus lebih cermat membelanjakan uang, lebih disiplin mengelola penerimaan, dan lebih berani menutup celah pemborosan yang selama ini membebani anggaran.
