Presiden Prabowo Subianto kembali menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai tolok ukur paling nyata dari sebuah demokrasi yang bekerja untuk rakyat. Dalam pandangannya, sebuah negara tidak bisa disebut demokratis bila akses terhadap sekolah yang layak dan layanan kesehatan bermutu masih timpang, terutama bagi warga di daerah jauh dari pusat kekuasaan. Pesan itu ia sampaikan saat meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu dan Institut Saraf Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono di Jakarta.
Demokrasi Diukur dari Layanan Dasar
Prabowo menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan hak dasar yang harus dirasakan seluruh warga tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun tempat tinggal. Ia menilai, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup dilihat dari slogan atau angka pertumbuhan semata, tetapi dari sejauh mana negara hadir memenuhi kebutuhan paling mendasar rakyatnya.
Menurut Prabowo, demokrasi baru benar-benar bermakna jika negara mampu memberi akses yang setara kepada semua lapisan masyarakat. Karena itu, ia menyoroti pentingnya pemerataan layanan agar masyarakat di wilayah terpencil tidak terus tertinggal dibanding mereka yang tinggal di kota besar.
Korupsi Dinilai Menggerus Kualitas Pelayanan
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung korupsi sebagai penghambat utama peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan. Ia menilai tidak ada ruang bagi kebocoran anggaran, manipulasi, maupun praktik yang merusak pelayanan publik. Setiap rupiah yang tidak sampai ke tujuan, menurutnya, langsung berdampak pada kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Ia menekankan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan anggaran digunakan sebagaimana mestinya. Pengelolaan yang bersih, kata Prabowo, menjadi syarat mutlak jika negara ingin menghadirkan layanan yang adil dan berkualitas bagi semua warga.
Target Besar di Sektor Kesehatan
Prabowo juga menyoroti kekurangan tenaga medis spesialis yang masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Ia menyebut negara masih membutuhkan sekitar 70.000 spesialis medis, angka yang menunjukkan masih lebarnya tantangan di sektor kesehatan. Di hadapan para hadirin, ia kembali menegaskan target membangun 500 rumah sakit di tingkat kabupaten dalam empat tahun ke depan dengan kualitas yang baik.
Baginya, pembangunan rumah sakit bukan hanya soal menambah jumlah gedung, tetapi memastikan masyarakat di berbagai daerah bisa memperoleh layanan yang lebih cepat, lebih dekat, dan lebih merata. Dari peresmian di Jakarta itu, pesan Prabowo terlihat jelas: demokrasi harus dibuktikan lewat sekolah yang terjangkau, layanan kesehatan yang layak, dan birokrasi yang bersih dari korupsi.
Atribusi sumber: pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam acara peresmian Gedung Pelayanan Terpadu dan Institut Saraf Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono di Jakarta.
