Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dengan menghilangkan praktik pemberian bonus, yang dikenal sebagai tantiem, kepada komisaris BUMN. Hal ini ia tekankan dalam pidato kunci di Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang. Prabowo menyoroti bahwa banyak aset BUMN telah disalahgunakan dan terpecah belah selama bertahun-tahun. Dengan mengkonsolidasikan aset-aset ini di bawah Danantara, Indonesia kini telah menetapkan keberadaan yang signifikan dalam keuangan global, dengan dana kedaulatan menempati peringkat kelima secara global, setelah Norwegia, Tiongkok, dan Abu Dhabi. Namun, Prabowo mengritik praktik pemberian bonus kepada komisaris BUMN, bahkan ketika perusahaan mengalami kerugian, menyebutnya sebagai sesuatu yang secara mendasar tidak adil. Ia menekankan pentingnya menghapus bonus ini sebagai bagian dari agenda reformasi yang lebih luas untuk memajukan integritas dan profesionalisme dalam perusahaan-perusahaan milik negara. Prabowo menegaskan bahwa mereka yang menentang reformasi ini tidak diterima, karena banyak individu muda siap untuk mengemban tanggung jawab yang ada.
Penghentian Bonus Komisaris BUMN oleh Prabowo: Dampaknya pada Masyarakat
