Pimpinan DPR dengan responsif menerima dan merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta organisasi mahasiswa lainnya. Mereka juga telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang telah setuju untuk bertemu dengan mereka besok. Sebelumnya, terdapat komunikasi dengan Sekretaris Negara, meskipun ada ketidaktahuan mengenai siapa di pemerintah yang akan menerima mereka. Isu-isu yang dibawa oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8” yang diperdebatkan. Pada pertemuan hari ini, mereka dijamin bahwa DPR akan melakukan tinjauan komprehensif, termasuk hal-hal seperti tunjangan dan transparansi lembaga, sebagai bagian dari agenda tersebut. Besok, pemimpin fraksi akan mengadakan pertemuan untuk menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus.
Langkah lain yang diambil oleh pimpinan DPR adalah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk menyatakan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Penjelasan diberikan kepada mahasiswa bahwa perihal Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset berkaitan dengan beberapa undang-undang lain dan harus terhindar dari tumpang tindih. Setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Meskipun revisi KUHAP masih dapat menerima masukan publik, dipinta bahwa kepemimpinan Komisi III memperhatikan batas waktu, karena konsultasi berlangsung sudah luas dan panjang. Harapan adalah agar RUU KUHAP akan diselesaikan sebelum akhir sesi ini, memberikan kesempatan untuk melanjutkan diskusi seputar Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset.
Ketua DPR, Puan Maharani, akan memimpin reformasi komprehensif di DPR untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi komitmen bersama dari seluruh anggota DPR untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menjadikannya sebagai dasar evaluasi bersama ke depan.
