Transformasi bentuk ancaman terhadap negara saat ini tidak lagi hanya soal kekuatan militer, melainkan telah merambah ke dunia digital yang memiliki sifat jauh lebih terselubung serta melewati batas-batas tradisional. Berbagai aktor dari dalam maupun luar negeri kini mampu memainkan peran dalam memanipulasi informasi, membentuk opini, serta mendesain narasi yang dapat mengganggu kestabilan demokrasi suatu bangsa.
Fenomena tersebut kian rumit karena kolaborasi antara berbagai pihak, baik itu dari negara lain maupun aktor domestik, kerap kali terjadi secara simultan. Hal ini menyebabkan batas antara ancaman eksternal dan internal menjadi semakin kabur, sehingga tak mudah menelusuri sumber aslinya.
Studi Kasus Taiwan: Ruang Digital Sebagai Medan Baru Intervensi
Pemilihan presiden Taiwan pada tahun 2020 menjadi cerminan nyata mengenai bagaimana proses demokrasi dapat dipengaruhi melalui ruang siber. Dugaan kuat mengarah pada keterlibatan pemerintah Tiongkok yang sistematis menyebarkan intervensi digital dengan menggunakan berbagai alat dan metode.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah lewat propaganda terstruktur yang dijalankan media pro-Beijing. Selain itu, content farm asal luar negeri, termasuk Malaysia, memproduksi berita-berita dangkal namun masif untuk membanjiri platform seperti Facebook dan YouTube. Tak jarang, penggiat media sosial lokal Taiwan turut terlibat dalam penyebaran konten-konten yang sejatinya didorong kepentingan asing.
Narasi utama yang dihembuskan cukup homogen: demokrasi dianggap rapuh dan gagal, kepemimpinan Tsai Ing-wen dicap sebagai kepanjangan tangan Amerika Serikat, dan peristiwa di Hong Kong dimanfaatkan sebagai contoh buruknya sistem demokrasi. Upaya psi-war pun dilakukan, seperti menyebarkan rumor melalui aplikasi pesan instan bahwa pemilu berpotensi jadi sarana penularan penyakit. Keseluruhan rangkaian ini adalah bentuk nyata intervensi kontemporer terhadap demokrasi lewat kanal digital.
Keterlibatan Aktor Privat dan Non-Negara
Salah satu aspek membedakan dari strategi intervensi modern adalah banyaknya pelaku yang berasal dari luar institusi formal negara dan militer. Sebagian besar serangan didalangi aktor non-negara, semisal agensi komunikasi, content creator, hingga perusahaan content farm yang mengejar keuntungan ekonomi dengan menjadi alat propaganda.
Dampak dari keterlibatan entitas non-pemerintah ini adalah terhapusnya garis pembatas yang biasanya menandai siapa kawan dan siapa lawan. Broto Wardoyo, pengajar Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa pelaku serangan informasi saat ini sulit diidentifikasi secara jelas karena bisa bersumber dari hampir siapa pun, dan cenderung berwujud serangan hibrida yang menyulitkan deteksi.
Konsekuensi: Sosial Masyarakat Terbelah, Demokrasi Tergores
Akibat langsung dari serbuan infodemi semacam ini adalah semakin terbelahnya masyarakat secara sosial dan politik. Algoritma media sosial membentuk ruang gema, di mana individu hanya dikurung dalam narasi yang selaras dengan keyakinan serta kepentingan mereka sendiri. Polarisasi meruncing, dan keraguan terhadap sistem demokrasi mulai tumbuh seiring model pemerintahan otoriter dipromosikan sebagai alternatif.
Proses delegitimasi demokrasi lewat teknik disinformasi tidak memerlukan kekuatan militer, sebab cukup dengan menguasai arus informasi sudah bisa menciptakan kekacauan dan keraguan publik terhadap institusi resmi.
Mengantisipasi di Indonesia: Tantangan Kedaulatan Era Siber
Kisah Taiwan hendaknya tidak dipandang sebagai isu yang hanya relevan bagi negara itu semata. Justru, ia merupakan pelajaran penting bagi negara-negara demokrasi lain, termasuk Indonesia. Taiwan menjadi pionir untuk percobaan pola intervensi digital sebelum direplikasikan di tempat lain.
Indonesia sebagai negara dengan ekosistem digital sangat besar dan basis pengguna media sosial terbanyak di Asia Tenggara, punya potensi besar untuk menghadapi ancaman serupa. Polarisasi politik yang telah terbentuk bisa semakin tajam jika didorong oleh narasi asing dengan kemasan yang seolah-olah berasal dari aktor dalam negeri sendiri.
Dampaknya, jika skenario yang menimpa Taiwan diterapkan di Indonesia, upaya menjaga kedaulatan informasi akan jauh lebih sulit. Sulit membedakan sepenuhnya antara berita domestik yang murni dengan propaganda luar negeri, apalagi jika dijalankan oleh aktor non-negara yang tidak tampak di permukaan. Inilah tantangan besar era digital: mempertahankan kedaulatan bangsa di tengah riuhnya arus informasi global yang tak mengenal batas.
Sumber: Ancaman Siber Global: Operasi Informasi Asing, Kasus Taiwan 2020, Dan Tantangan Kedaulatan Negara Di Era Digital
Sumber: Ancaman Siber Makin Nyata! Aktor Non-Negara Ikut Guncang Politik Dunia
