Presiden terpilih Bolivia, Rodrigo Paz, berencana untuk memanfaatkan teknologi blockchain dalam mengubah sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah guna memerangi praktik korupsi. Rodrigo Paz berhasil meraih kemenangan dalam pemilihan putaran kedua dengan perolehan suara sebesar 54,5 persen, mengalahkan pesaingnya, Jorge Quiroga. Ia dijadwalkan akan dilantik pada 8 November mendatang, menghadapi kondisi ekonomi yang sedang mengalami tekanan akibat krisis bahan bakar dan keterbatasan akses terhadap dolar AS.
Sebagai bagian dari platform pemerintahannya, Rodrigo Paz akan menerapkan dua kebijakan yang berbasis blockchain. Pertama, dengan menggunakan blockchain dan smart contract untuk mengotomatisasi proses pengadaan pemerintah, dengan tujuan mengurangi campur tangan manusia dalam pengambilan keputusan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi potensi manipulasi oleh pejabat yang korup. Kedua, pemerintah Bolivia juga akan meluncurkan program deklarasi aset kripto bagi warga negara. Aset digital yang dilaporkan oleh masyarakat akan dikonversi untuk memperkuat dana stabilisasi valuta asing, bukan untuk menggantikan Bitcoin sebagai mata uang resmi, tetapi sebagai alat keuangan pendukung untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Sebagai disclaimer, penting untuk diingat bahwa setiap keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pembaca. Sebaiknya lakukan analisis dan penelitian sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang mungkin terjadi akibat keputusan investasi tersebut.
