Pejabat tinggi peradilan China tengah mempertimbangkan memberikan wewenang baru kepada pengadilan untuk melawan kejahatan keuangan dan kejahatan terkait kripto. Langkah ini dilakukan seiring dengan peningkatan tindakan penegakan hukum China terhadap bitcoin (BTC) dan aset digital swasta lainnya. Mahkamah Agung China menunjukkan keinginan untuk mengatasi insider trading dan manipulasi pasar sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan keuangan yang baru muncul di sektor-sektor tertentu, termasuk keuangan internet dan kripto.
Komentar dari Mahkamah Agung China ini datang tidak lama setelah laporan Chainalysis, sebuah perusahaan analitik blockchain, mencatat bahwa jaringan pencucian uang yang berbahasa Mandarin bertanggung jawab atas pemrosesan 20% dana kripto ilegal selama lima tahun terakhir. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa pencuci uang berbahasa Mandarin telah memproses lebih dari USD 16 miliar dalam periode tersebut, setara dengan sekitar USD 44 juta per hari.
Dalam upaya menguatkan penegakan hukum terkait kejahatan kripto, Pengadilan China berencana untuk menciptakan serangkaian undang-undang komprehensif. Ma Hongwei, seorang Mitra Senior di Firma Hukum Beijing Dacheng, menyatakan bahwa langkah ini akan membantu jaksa dan pengadilan memberlakukan hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan kripto dan keuangan. Pengadilan China juga berupaya untuk lebih responsif dalam menangani kasus-kasus keuangan baru, termasuk yang melibatkan mata uang kripto.
Dengan peningkatan jumlah kasus keuangan yang ditangani oleh Pengadilan China setiap tahunnya, Direktur Sipil Kedua Pengadilan, Wang Chuang menggarisbawahi pentingnya respons yang cepat dan efisien dalam menanggapi kasus-kasus yang terkait dengan kripto. Hal ini sejalan dengan upaya Mahkamah Agung China untuk menyelaraskan standar peradilan terkait dengan kejahatan kripto yang semakin meningkat.
