Isu reformasi TNI tak bisa hanya dilihat dari kekhawatiran masyarakat akan potensi kembalinya institusi militer ke politik sipil. Tantangan mendasarnya justru terletak pada kompleksitas masalah struktural dan dinamika karier internal, yang sering tersembunyi di balik wacana permukaan.
Terkait hal itu, Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia mengadakan diskusi pada 4 Maret 2026 dengan tema “Pola Karir dan Profesionalisme Militer.” Dalam diskusi itu, narasumber seperti Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, dan Yudha Kurniawan dari Laboratorium Politik Universitas Bakrie menawarkan pemetaan persoalan yang lebih dalam.
Pergeseran Batas Sipil-Militer di Indonesia
Hubungan antara domain militer dan sipil sebenarnya menuntut batasan jelas, sebagaimana teori kendali sipil idealkan. Namun, praktik di Indonesia kerap memperlihatkan percampuran wilayah tanggung jawab yang membuat garis pemisahnya menjadi samar, sehingga riskan bagi profesionalisme militer.
Ada satu aspek krusial dalam pembentukan karakter organisasi militer, yaitu tata kelola kenaikan pangkat perwira. Secara normatif, ranah ini milik internal militer, tetapi realitas politik sering kali menjadi faktor penentu. Menurut Aditya Batara, kepemimpinan populis sering menekan jalur struktural karier militer.
Ia menyatakan, “TNI berada dalam dilema antara profesionalisme meritokratis dengan intervensi politik berbasis kedekatan personal, terutama terkait promosi ke posisi strategis.” Tekanan ini menyebabkan distorsi dalam kontrol dan keseimbangan di lingkungan militer.
Proses penunjukan Panglima TNI, yang mesti mendapat persetujuan DPR, tampaknya ideal sebagai bentuk kendali sipil. Tetapi, Yudha Kurniawan mengingatkan bahwa mekanisme itu justru bisa menjadi pintu masuk politisasi militer oleh kepentingan di luar institusi TNI.
Praktik berbeda diterapkan di negara lain. Yudha mencontohkan di Inggris, di mana pengangkatan panglima militer tak harus melibatkan parlemen. Hal ini memperlihatkan variasi desain hubungan sipil-militer dalam demokrasi.
Permasalahan Internal: Ledakan Jumlah Perwira dan Ketimpangan Struktural
Beni Sukadis menyoroti pentingnya meritokrasi dalam membangun militer profesional. Sekadar memisahkan TNI dengan aparat sipil atau merujuk pada UU TNI saja belum cukup, sebab sistem promosi masih rentan oleh faktor subjektif.
Senada, Yudha Kurniawan mengkritisi penumpukan perwira tinggi akibat struktur jabatan tak sebanding jumlah personel yang terus bertambah. Ketimpangan ini diperparah dengan:
Terbatasnya daya tampung pendidikan militer.
Tersumbatnya jalur promosi jabatan.
Rendahnya optimalisasi dana pertahanan dan sarana pelatihan.
Situasi ini menjadi alasan bagi sebagian pihak untuk memperbesar lingkup peran TNI di sektor sipil, demi mengakomodasi kelebihan personel.
Rotasi Jabatan dan Dinamika Politik
Tradisi rotasi antara matra TNI, menurut Beni Sukadis, hanya sebatas mitos formalitas. Faktanya, transisi kepemimpinan seperti dari Moeldoko ke Gatot Nurmantyo – yang sama dari Angkatan Darat – menunjukkan peran sentral preferensi politik dan keputusan penguasa dibandingkan dengan norma rotasi.
Faktor kedekatan dengan elite politik lebih menentukan arah karier perwira tinggi daripada aturan tertulis yang kerap diagungkan dalam teori.
Penguatan Profesionalisme di Tengah Ancaman Backsliding Demokrasi
Konteks diskusi ini menjadi makin signifikan dengan meningkatnya kekhawatiran atas kemunduran demokrasi di Indonesia. Hubungan sipil-militer bukan semata soal menghalangi militer masuk ke ruang sipil, namun juga menuntut masyarakat sipil tak menyeret TNI untuk tujuan-tujuan politik sesaat.
Penataan karier militer sudah seharusnya tetap berada dalam ranah otonomi organisasi, bukan diintervensi kendali sipil berlebihan. Negara-negara demokrasi mapan telah membuktikan bahwa profesionalisme tumbuh baik jika urusan karier dikelola secara meritokratis dan bebas intervensi politik. Indonesia perlu belajar dari praktik itu dengan menguatkan profesionalisme, guna memastikan peran TNI tetap dalam koridor pertahanan negara, bukan arena politik praktis.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
