Ketika membicarakan konservasi, masyarakat sering kali hanya memikirkan hutannya yang terus berkurang, satwa liar yang makin terancam, atau konflik yang kian sengit antara manusia dan hewan. Narasi yang umum beredar tentang konservasi masih sangat terpusat pada perlindungan satwa dan habitatnya, seolah permasalahan hanya berhenti pada berkurangnya populasi fauna atau penyusutan kawasan alami.
Pandangan seperti itu, menurut Wahdi Azmi—seorang dokter hewan dan konservatoris di Sumatera—tidak cukup menjawab akar permasalahan. Ia berulang kali menegaskan bahwa manusia, yang sejatinya berinteraksi langsung dengan alam di sekitar, justru kerap terlupakan dalam rumusan kebijakan atau proyek konservasi. Dalam diskusi Leaders Talk Tourism, Wahdi menyoroti bahwa keberhasilan konservasi sangat berkaitan dengan keberpihakan pada manusia yang mengelilingi kawasan itu.
Ia menceritakan betapa sering konservasi sekadar dianggap urusan menjaga satwa, tanpa memperhatikan kebutuhan penduduk sekitar. Menurut Wahdi, jika masyarakat sama sekali tidak memperoleh manfaat dari upaya perlindungan lingkungan, posisi konservasi akan selalu lemah di hadapan perubahan zaman dan kebutuhan sehari-hari.
Pengalaman panjangnya di medan konflik manusia dan gajah di Sumatera membuktikan, sumber konflik kerap bukan sepenuhnya karena satwa liar, melainkan perubahan bentang alam yang tidak memperhitungkan kehidupan sosial-ekonomi di kawasan itu. Sewaktu lahan hutan diubah menjadi perkebunan atau perumahan, ruang hidup satwa terdesak, tetapi tekanan ekonomi pada warga juga melonjak.
Dalam situasi seperti itu, benturan antara manusia dan hewan mendadak sulit dihindari. Namun, Wahdi menekankan, tantangan terbesarnya justru dalam respon kita, bukan pada konflik itu sendiri. Ia melihat, selama ini, pola perlindungan cenderung terjebak pada pendekatan proteksi semata—kawasan ditetapkan, aktivitas dibatasi, dan berbagai regulasi diberlakukan.
Pendekatan yang kelihatannya logis di atas kertas, ternyata di lapangan sering kali membangun jarak antara program konservasi dan realitas hidup masyarakat sekitar. Petani atau warga desa yang terkena regulasi bisa kehilangan tanah, terkendala dalam mencari nafkah, dan semakin sering terjebak dalam konflik dengan hewan liar.
Konservasi pun dianggap beban, bukan kebutuhan bersama. Wahdi menyadari, manusia merupakan bagian dari ekosistem, sehingga konservasi mestinya berorientasi pada integrasi—bukan sekadar proteksi. Baginya, integrasi berarti keterpaduan antara perlindungan lingkungan, penguatan ekonomi lokal, dan pendidikan masyarakat.
Selama tiga faktor itu berjalan sendiri, konservasi akan terus berada di posisi rentan, selalu tergantung pada bantuan luar atau intervensi regulasi yang tak memadai.
Pendekatan integratif ini semakin menemukan maknanya jika dicontohkan lewat kawasan luar Sumatera. Di Mega Mendung Bogor, pola serupa sudah mulai digiatkan. Tekanan pada lahan di perbukitan penyangga ekologi Jabodetabek setiap tahun semakin berat, perubahan fungsi lahan menjadi tantangan tidak hanya bagi hutan, melainkan juga bagi pengelolaan air dan kelangsungan hidup warga lokal.
Arista Montana, bersama Yayasan Paseban yang didampingi Andy Utama, mencoba menjawab tantangan tersebut. Mereka tidak memisahkan aktivitas manusia dari agenda konservasi. Lingkungan dilestarikan bukan dengan meminggirkan masyarakat, tetapi justru melalui pelibatan aktif dalam sistem ekonomi lokal seperti pertanian organik yang ramah lingkungan.
Model ini menempatkan petani sebagai aktor utama. Mereka didukung memahami pertanian yang berkelanjutan—memperhatikan unsur tanah dan air—serta didampingi memasarkan hasil produksinya. Di sini, menjaga alam menjadi kebutuhan ekonomi bagi masyarakat, bukan sekadar himbauan moral atau kewajiban formal.
Manfaat langsung dari sistem ini adalah keterkaitan antara keberhasilan konservasi dan kesejahteraan warga. Konservasi bukan sekadar aturan baru yang membatasi, tapi landasan kokoh sistem penghidupan mereka.
Yang tak kalah penting, Yayasan Paseban juga memperkuat keterampilan masyarakat lewat pendidikan dan pelatihan. Mereka tidak berhenti pada teori lingkungan, melainkan menanamkan keterampilan praktis seperti pengelolaan sumber daya, pertanian organik, hingga pendidikan anak mudanya.
Pendidikan semacam ini memungkinkan warga memahami, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari. Mereka tidak lagi menjadi objek program, melainkan subyek aktif yang mempertaruhkan masa depan lingkungannya sendiri.
Belajar dari Sumatera dan Mega Mendung, tampak jelas pola yang sama: kunci keberhasilan konservasi terletak pada keterlibatan manusia secara langsung. Konflik hanya bisa diminimalkan jika upaya perlindungan lingkungan dijalin erat dalam sistem ekonomi dan sosial lokal. Pengalaman Wahdi di Sumatera menunjukkan kegagalan integrasi ekonomi memperbesar konflik satwa dan manusia. Sementara Mega Mendung berhasil menurunkan risiko konflik dengan menyatukan konservasi ke dalam aktivitas produktif warga.
Kedua lokasi itu menegaskan: ukuran keberhasilan konservasi bukan berapa banyak kawasan yang berhasil ‘diamankan’, melainkan seberapa erat relasi mutual antara manusia dengan lingkungan yang mereka jaga.
Faktor kapasitas masyarakat menjadi aspek krusial lainnya. Gagalnya banyak proyek konservasi di Indonesia sering diakibatkan kesiapan lokal yang kurang: partisipasi yang rendah, keterampilan terbatas, serta tidak adanya insentif ekonomi yang masuk akal bagi masyarakat sekitar.
Kebalikannya, ketika warga diberdayakan, didampingi, dan memperoleh akses kepada peluang ekonomi yang nyata, konservasi tidak lagi menjadi beban, melainkan peluang. Ia tidak memerlukan pengawasan ketat dari otoritas, sebab sudah menjadi kepentingan bersama yang tumbuh dari bawah.
Dari pola ini, terdapat pelajaran penting: konservasi mesti berpijak pada model yang menyatukan kepentingan ekologi dan ekonomi. Indonesia benar-benar membutuhkan pendekatan yang memprioritaskan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan, tidak hanya perluasan kawasan konservasi di atas kertas.
Program konservasi tidak dapat berjalan sendiri. Ia perlu menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat, dari praktik hingga pengetahuan, dari ekonomi hingga pendidikan lingkungan.
Jika tidak demikian, upaya konservasi akan terus terdesak oleh pesatnya pembangunan dan kebutuhan ekonomi yang nyata. Namun, dengan integrasi yang sungguh-sungguh, konservasi bisa menjadi basis bagi pembangunan berkelanjutan, di mana lingkungan dan manusia berjalan seiringan.
Wahdi menutup dengan pertanyaan mendasar: “Apakah manusia benar-benar memiliki alasan untuk menjaga alam jika mereka sama sekali tidak mendapat manfaat darinya?” Pertanyaan tersebut layak menjadi landasan setiap kebijakan dan aksi konservasi di Indonesia.
Sumber: Wahdi Azmi Sebut Konservasi Harus Memberi Manfaat Bagi Masyarakat
Sumber: Dari Gajah Ke Mega Mendung, Ketika Konservasi Harus Menghidupi
