Donasi kripto kepada partai politik di Inggris akan segera dilarang sebagai respons terhadap tinjauan mengenai campur tangan keuangan asing. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan hal ini dalam pernyataan yang dikutip dari BBC. Selain larangan donasi kripto, ada juga rekomendasi untuk membatasi donasi dari warga negara Inggris yang tinggal di luar negeri hingga 100.000 poundsterling per tahun. Hal ini merupakan salah satu dari 17 rekomendasi yang diajukan oleh mantan pejabat tinggi pemerintah, Philip Rycroft. Pemerintah Inggris masih mempertimbangkan tanggapannya terhadap rekomendasi lainnya, termasuk larangan iklan politik daring yang didanai asing.
Tinjauan yang dilakukan oleh Philip Rycroft merupakan respons terhadap ancaman campur tangan asing dalam demokrasi Inggris. Kasus campur tangan asing dalam politik Inggris telah menyorot pentingnya pembatasan donasi kripto, terutama yang telah diterima oleh Reform UK. Partai ini dikenal menerima donasi dalam bentuk mata uang digital, terutama bitcoin. Meskipun Reform UK telah menegaskan bahwa setiap donasi di atas 500 poundsterling akan diperiksa, masih ada penekanan untuk memastikan donasi berasal dari sumber yang diizinkan.
Hingga saat ini, belum ada partai politik di Inggris yang melaporkan penerimaan donasi kripto kepada Komisi Pemilihan Umum. Dalam sebuah artikel Observer, diungkapkan bahwa donasi kripto yang diterima oleh Reform UK akan diubah menjadi uang tunai oleh pihak ketiga yang teregulasi. Meskipun partai tersebut tidak memiliki dompet kripto sendiri, mereka telah memastikan untuk memenuhi semua tanggung jawab terkait donasi yang diterima. Masih ada pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah Inggris terkait rekomendasi Philip Rycroft lainnya, namun langkah-langkah untuk mengatur donasi kripto dan melarang donasi dari warga negara Inggris yang tinggal di luar negeri telah menjadi sorotan utama.
