Menteri Keuangan Brasil yang baru, Dario Durigan, telah memutuskan untuk menunda konsultasi publik terkait pajak kripto. Hal ini dilakukan karena pemerintah Brasil sedang fokus pada pemilihan presiden yang akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Durigan baru saja dilantik setelah pendahulunya, Fernando Haddad, mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Sao Paulo. Keputusan ini diambil untuk menghindari konflik politik di Kongres terkait langkah-langkah pajak yang kontroversial selama tahun pemilihan.
Konsultasi publik yang ditunda ini sangat dinantikan karena akan menjadi langkah penting dalam kerangka kerja kripto yang terus berkembang di Brasil. Pada bulan November, bank sentral Brasil telah menetapkan aturan yang mengatur penyedia layanan kripto di bawah regulasi sektor keuangan yang ada, termasuk memperoleh izin resmi untuk beroperasi. Aturan tersebut juga mengawasi transaksi stablecoin dan penggunaan aset virtual untuk transfer internasional.
Kepala bank sentral, Gabriel Galipolo, mengungkapkan bahwa penggunaan kripto domestik telah meningkat pesat selama tiga tahun terakhir, dengan sebagian besar aliran terkait dengan stablecoin. Konsultasi yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan akan membahas masalah perlakuan pajak terhadap aliran tersebut.
Penundaan kebijakan terkait kripto ini juga merupakan bagian dari penundaan kebijakan fiskal yang lebih luas. Proposal untuk menghapus pengecualian pajak atas sekuritas investasi seperti surat kredit tidak disahkan di Kongres tahun lalu, dan kemungkinan akan ditunda hingga awal masa jabatan presiden baru pada tahun 2027.
Aturan Pajak Kripto AS Baru: Pro-Kontra dan Bitcoin
