Pemerintah federal Kanada mengikuti langkah Inggris dengan melarang donasi kripto untuk kampanye politik dan menutup saluran penggalangan dana dalam kripto di pemilihan umum. RUU C-25 yang diperkenalkan baru-baru ini akan melarang kontribusi politik dalam bentuk bitcoin dan kripto lainnya. Larangan ini berlaku secara luas di seluruh sistem politik, termasuk partai terdaftar, asosiasi daerah pemilihan, kandidat, dan pihak ketiga yang terlibat dalam iklan pemilihan. Langkah ini diambil karena kekhawatiran bahwa aset digital dapat digunakan untuk menyembunyikan asal-usul uang asing dalam politik.
Selain itu, RUU C-25 membahas kerentanan teoretis dari masalah yang terdokumentasi sebelumnya. Meskipun Kanada telah mengizinkan donasi kripto sejak 2019, tidak ada partai federal besar yang secara terbuka menerima kontribusi kripto, dan tidak ada kontribusi yang diungkapkan dalam pemilihan umum 2021 atau 2025. Di bawah kerangka kerja 2019, kontribusi kripto tidak memenuhi syarat untuk penerimaan pajak, dan para penyumbang harus diidentifikasi secara publik berdasarkan nama dan alamat jika melebihi nilai tertentu. Hanya mata uang kripto dengan blockchain publik yang dapat diverifikasi yang diizinkan, sementara koin privasi seperti Monero atau ZCash dikecualikan. Kandidat juga harus melikuidasi kripto menjadi mata uang fiat sebelum menggunakannya.
