Tiongkok telah mengimplementasikan aturan ketat terhadap mata uang kripto dan perdagangan aset digital spekulatif. Namun, negara tersebut juga terus mendorong integrasi teknologi blockchain dalam sektor keuangan dan infrastruktur data. Pada tahun 2019, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengakui pentingnya blockchain sebagai “terobosan” untuk inovasi teknologi inti, mendorong pengembangan aplikasi berbasis blockchain dan penerapannya dalam ekonomi nyata.
Pada bulan April 2021, Biro Pajak Shenzhen memperluas penggunaan sistem faktur elektronik blockchain pertama di Tiongkok. Namun, di bulan September tahun yang sama, Tiongkok melarang transaksi dan penambangan kripto sebagai bagian dari tindakan yang lebih luas di berbagai lembaga pemerintah. Meskipun larangan ini, Tiongkok tetap menjadi salah satu negara dengan industri penambangan Bitcoin terbesar. Pada bulan Januari 2026, Tiongkok menyumbang 11,7% dari total hash rate global menurut data dari Compass Mining.
