Maraknya sorotan terhadap kegiatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menandakan betapa aktivitas diplomasi kini menjadi perhatian masyarakat. Setiap kunjungan ke negara lain, partisipasi dalam konferensi global, hingga pertemuan dengan pemimpin dunia terus menerus menjadi tajuk utama pemberitaan.
Namun demikian, tak sedikit warganet yang justru mempertanyakan frekuensi perjalanan presiden ke luar negeri. Berulang kali muncul komentar kritis seperti, “Apa benar kunjungan itu punya dampak nyata?” atau “Untuk apa sering ke luar negeri?”
Wajar jika muncul keraguan di tengah publik. Hasil diplomasi memang sering tidak langsung kelihatan nyata seperti proyek infrastruktur atau bansos yang langsung dirasakan masyarakat sehari-hari.
Padahal, justru dalam konteks global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, diplomasi berperan strategis dalam menjaga posisi dan kepentingan Indonesia di kancah internasional.
Sejak pemerintahan berjalan lebih dari satu tahun, Prabowo telah tercatat berkali-kali meninggalkan Tanah Air untuk urusan kenegaraan. Frekuensi ini mengisyaratkan pergeseran strategi: Indonesia kini tampil lebih proaktif dalam urusan dunia.
Berangkat dari latar belakang tersebut, diskusi IR Youth Talks oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia juga menyoroti persoalan jarak komunikasi antara aktivitas elite diplomasi dan pemahaman masyarakat luas.
Anggy Pasaribu, selaku moderator dan pegiat media digital, melihat bahwa masyarakat menyadari Indonesia lebih aktif secara global, namun sering kekurangan pengetahuan mengenai apa yang sebenarnya sedang dilakukan pemerintah dan kenapa aktivitas itu penting untuk negara.
Menurut Anggy, kondisi global saat ini memang penuh dengan tantangan. Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok semakin tajam. Konflik Ukraina dan Rusia juga belum mereda, serta ketegangan di Timur Tengah menyebabkan berbagai masalah ekonomi yang berefek langsung pada Indonesia.
Efek dari semua itu nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari naik-turunnya harga energi, masalah rantai pasok, hingga kestabilan mata pencaharian rakyat. Diplomasi lah yang menjadi tameng agar Indonesia tidak terombang-ambing oleh dampak gejolak global.
Dalam paparannya, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso menyebutkan bahwa dunia yang semakin terfragmentasi kini membawa risiko besar bagi negara-negara berkembang. Indonesia pun, menurutnya, tidak punya banyak pilihan selain aktif menjaga komunikasi dan membangun relasi seluas mungkin dengan berbagai kekuatan.
Prinsip politik bebas aktif tetap dipertahankan, tapi di lapangan lebih cair dan fleksibel. Fenomena ini, dalam studi hubungan internasional, dikenal sebagai strategi hedging. Indonesia berupaya menjalin hubungan baik dengan semua pihak tanpa sepenuhnya masuk ke blok tertentu.
Broto Wardoyo, akademisi dari UI, menambahkan bahwa Indonesia kini bukan hanya menjaga fleksibilitas melainkan juga memperkuat daya tahan di dalam negeri. Pendekatan resilience-based hedging ini membuat Indonesia lebih kuat menghadapi gejolak global, sehingga forum seperti G20, ASEAN, dan BRICS justru jadi kebutuhan, bukan semata ajang kumpul.
Ada kepentingan besar di balik keaktifan diplomasi Indonesia: memastikan ruang gerak tetap terbuka dan tidak terjepit rivalitas global. Namun, seringkali aspek strategis itu tidak tersampaikan dengan utuh ke masyarakat. Media hanya menyoroti seremoni atau penampilan luar diplomat, bukan penjelasan tujuan dan dampaknya.
Menurut Anggy, permasalahan utama terletak pada minimnya penjelasan bahasa yang mudah dipahami publik. Strategi diplomasi berhenti pada tataran elite tanpa menembus ke ruang percakapan sehari-hari rakyat. Di tengah banjir informasi, narasi pemerintah kalah cepat dari opini yang lebih simpel dan emosional di media sosial.
Padahal, sudah saatnya pemerintah aktif menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana dampak diplomasi terhadap kehidupan masyarakat: mulai dari investasi, ekonomi, stabilitas nasional, hingga keamanan. Penjelasan yang konsisten dan mudah dipahami sangat diperlukan agar diplomasi tak hanya jadi urusan elite.
Hal serupa berlaku di dunia maya. Sekadar ramainya konten pemerintah tidak cukup. Negara harus bisa menghadirkan narasi yang edukatif dan substansial, bukan sekadar defensif atau mengandalkan tagar viral.
Tantangan terbesar bagi diplomasi Indonesia di era modern bukan hanya harus bersaing dengan negara-negara lain. Lebih dari itu, diplomasi juga mesti didekatkan ke ruang publik agar masyarakat mengerti bahwa setiap langkah di forum dunia berfungsi menjaga kesejahteraan nasional. Diplomasi yang baik adalah diplomasi yang dipahami dan didukung oleh rakyatnya sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
