Trump Tersandung Hukum dengan Rencana Cadangan Bitcoin
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghadapi kendala hukum dan yurisdiksi terkait rencana cadangan bitcoin (BTC) strategisnya. Trump sendiri telah memaparkan rencana tersebut sejak awal masa kepresidenannya, dengan sebagian besar cadangan didanai melalui bitcoin yang diperoleh dari penyitaan kriminal atau perdata, serta cadangan aset digital terpisah.
Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan diminta untuk menyusun strategi netral anggaran agar perolehan bitcoin tidak membebani wajib pajak. Namun, belum ada kejelasan apakah Departemen Keuangan bisa secara legal mengelola cadangan tersebut.
Belum Ada Kepastian Penyimpanan Bitcoin
Perbincangan juga melibatkan penempatan cadangan di dalam Departemen Perdagangan, dengan perhatian terhadap kemungkinan penyimpanan tanpa batas waktu mengingat volatilitas bitcoin. Juru bicara Gedung Putih menyatakan bahwa pemerintah masih terus mengerjakan rencana untuk cadangan tersebut.
“Presiden Trump memiliki visi menjadikan Amerika Serikat pusat global kripto dan teknologi mutakhir lainnya,” ujar Juru Bicara Liz Huston. Pemerintahan Trump terus mengevaluasi struktur terbaik untuk cadangan bitcoin strategis dan persediaan aset digital AS.
Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan belum memberikan komentar terkait hal ini. Penasihat kripto utama Gedung Putih, Patrick Witt, sebelumnya berharap ada “pengumuman besar” dalam beberapa minggu ke depan mengenai langkah selanjutnya terkait cadangan tersebut, namun hal tersebut masih tertunda.
