Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi perhatian. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar permasalahan. Kritik terhadap keberadaan KJA juga datang dari DPRD bersama pegiat lingkungan. Perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan telah beroperasi sejak tahun 2019. Dalam menghadapi situasi ini, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD dan Tata Ruang
