Tiongkok mengubah norma-norma sosial untuk kaum minoritas dengan keras, termasuk kaum Uighur di Xinjiang. Mereka telah mengubah nama sekitar 630 desa dengan konotasi keagamaan, sejarah, dan budaya Uighur. Perubahan-perubahan ini dilakukan dalam upaya untuk merombak masyarakat secara radikal, tanpa memedulikan pengaruh dari komunitas internasional.
Selain mengubah nama-nama desa, Tiongkok juga menghapus istilah-istilah Islam dan sejarah yang berkaitan dengan suku Uighur. Selain di Xinjiang, Muslim Uighur juga tinggal di daerah lain di Tiongkok seperti Qinghai, Gansu, dan Ningxia. Namun, penggantian nama daerah Uighur terjadi dalam periode yang sama dengan peningkatan tindakan keras terhadap minoritas Muslim di wilayah Xinjiang.
Pada tahun 2018, PBB mengatakan bahwa setidaknya satu juta Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp interniran di Tiongkok. Meskipun pemerintah Tiongkok mengklaim kamp-kamp tersebut untuk pelatihan kejuruan, bahasa Mandarin, dan keterampilan lainnya, laporan media menunjukkan bahwa kamp-kamp tersebut tetap beroperasi atau diubah namanya menjadi penjara atau pusat penahanan formal.
Beberapa warga Uighur yang tinggal di luar negeri juga menjadi sasaran Beijing. Lebih dari 5.500 warga Uighur yang tinggal di luar negeri telah menjadi target Tiongkok, dengan lebih dari 1.500 di antaranya ditahan atau dipaksa kembali ke Tiongkok untuk menghadapi hukuman penjara.
Tiongkok juga menggunakan Bantuan Xinjiang untuk menekan negara-negara agar tidak memberikan dukungan kepada warga Uighur. Warga Uighur bekerja di berbagai rantai pasokan di Tiongkok, termasuk elektronik, tekstil, dan otomotif.
Dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan, Tiongkok terus menekan negara-negara untuk tidak memberikan dukungan kepada warga Uighur. Menurut laporan Institut Kebijakan Strategis Australia tahun 2020, warga Uighur bekerja di 27 pabrik yang tersebar di sembilan provinsi di Tiongkok.
