DAILYPANGANDARAN – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kabupaten Pangandaran, kembali meraih peringkat TERBAIK Ke-1 kategori JDIHN Sekretariat DPRD Kabupaten Tahun 2024 pada Penganugerahan JDIHN Award tahun 2024. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum yang diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran Drs. Heri Gustari., M.Si di Ball Room Hotel Aston Kartika Jakarta, Jln Kiyai Tapa Grogol Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024.
Rapat koordinasi nasional dalam rangka pertemuan nasional anggota JDIHN seluruh Indonesia dan penganugerahan JDIHN Award dihadiri oleh seluruh anggota JDIH yang telah terintegrasi dengan JDIHN, sebanyak 1034 anggota JDIHN dengan 13 kategori, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia dan lembaga lain. Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran Drs. Heri Gustari, M.Si. menyampaikan, JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran meraih penghargaan TERBAIK ke 1 untuk yang kedua kalinya, yaitu di Tahun 2023 dan sekarang Tahun 2024. “Alhamdulilah kita dapat mempertahankan prestasi ini, walaupun kompetisi sangat ketat karena diikuti oleh seluruh sekretariat DPRD se Indonesia, hal ini cukup berat dalam mempertahankan prestasi ini,” katanya.
Menurutnya sampai saat ini masih dapat mempertahankannya, dengan terus membuat inovasi – inovasi penunjang layanan JDIH dan penguatan sistem keamanan Web JDIH serta memenuhi beberapa standar pengelolaan JDIH sesuai arahan dari BPHN. “Kita tetap eksis mengelola JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran,” tuturnya. BPHN selaku pembina menyelenggarakan JDIHN AWARD dengan beberapa tahapan dan mekanisme penilaian yang ditargetkan tentu harus dilaksanakan oleh seluruh anggota yang telah terintegrasi. Pemberian Anugerah ini sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja dalam mengelola JDIH. “Mempertahankan prestasi tentu merupakan hal yang tidak gampang, perlu dedikasi dan kerja keras yang luar biasa, didukung dengan teamwork yang kompak dan solid,” ungkapnya.
Dalam sambutannya, Kepala BPHN Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum menyampaikan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sarana membangun hukum nasional sebagai perekat dalam pemersatu bangsa melalui transformasi digital, dengan slogan Satu Data Untuk Semua. Pimpinan sementara DPRD Pangandaran Asep Noordin.H.M.M menyampaikan tanggapan terkait penganugerahan JDIHN Award yang merupakan prasarana pembinaan bidang hukum dalam menghadapi tantangan problematik hukum. “Apalagi saat ini sedang dalam menghadapi tahun politik yang dimungkinkan banyak permasalahan – permasalahan hukum yang perlu diselesaikan,” ungkapnya.
JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran ini berisi informasi terkait regulasi meliputi Peraturan Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, mulai dari penyusunan Propemperda, Naskah Akademik, pembahasan Raperda sampai penetapannya, risalah rapat pembahasan raperda, agenda kegiatan DPRD, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah. Selanjutnya setiap produk hukum yang sudah tersusun di Web JDIH, sudah memiliki Abstrak, sehingga masyarakat, Pimpinan dan anggota DPRD serta yang lainnya dapat mengetahui lebih cepat isi dari produk hukum dan yang lainnya, dan lebih mudah dengan mengakses website JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran. “Dengan demikian tentu lebih mempercepat pemahaman terhadap produk hukum yang ingin kita ketahui,” lanjutnya.
Pelaksanaan JDIHN Award tingkat Nasional merupakan dukungan untuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. “Perpres tersebut mengamanatkan agar JDIH dapat menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah maupun instansi lainnya,” tambahnya.
