Iwan Bule

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Istimewa menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Acara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah memperoleh peringkat pertama secara nasional dalam kategori Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat

Sri Rahayu, seorang anggota DPRD Pangandaran yang telah menjabat selama tiga periode, percaya bahwa ia dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan penuh optimisme.

Rapat Paripurna tingkat I DPRD Kabupaten Pangandaran diadakan pada Kamis, 25 Juli 2024 untuk menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Rencana Pembangunan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tengah mengupayakan pengetatan fiskal yang signifikan untuk mengatasi situasi keuangan daerah yang menantang. Ketua DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar segera melunasi utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada desa-desa. Pembayaran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat memperhatikan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah

DPRD Kabupaten Pangandaran mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Rekomendasi ini sejalan dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk melakukan efisiensi anggaran yang ekstrem. Selain itu, DPRD juga